Surabaya — Aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Timur di depan Gedung DPRD Jatim menjadi cerminan bahwa demokrasi Indonesia tetap hidup dan dinamis. Dengan mengusung tema “De(ad)mokrasi Indonesia Jilid II”, sekitar 300 mahasiswa dari berbagai kampus menyampaikan lima tuntutan utama terkait kebijakan publik, mulai dari isu Pilkada langsung hingga reaktivasi BPJS PBI.
Alih-alih melihatnya sebagai gejolak semata, pemerintah memandang aksi tersebut sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat—di mana kritik dan aspirasi publik menjadi ruang evaluasi kebijakan.
Lima Tuntutan dan Ruang Aspirasi Terbuka
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa poin tuntutan, antara lain:
Penegasan mekanisme Pilkada langsung,
Reaktivasi kepesertaan BPJS PBI bagi masyarakat rentan,
Prioritas pengangkatan guru honorer menjadi PPPK,
Penolakan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat dan dalam koridor hukum. DPRD Jatim menerima perwakilan mahasiswa untuk dialog, menandakan bahwa jalur komunikasi formal tetap terbuka.
Demokrasi Substantif: Kritik sebagai Evaluasi Kebijakan
Pemerintah pusat dan daerah menilai bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi substantif. Kritik dipahami sebagai masukan untuk memperkuat kebijakan, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas.
Dalam isu BPJS PBI, misalnya, pemerintah sebelumnya telah menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Mekanisme evaluasi dan reaktivasi juga disediakan bagi peserta yang terdampak administrasi.
Begitu pula pada isu tenaga honorer dan PPPK, pemerintah telah menjalankan program pengangkatan bertahap berbasis kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
Dialog sebagai Pilar Demokrasi Modern
Penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada pemilu, tetapi juga pada keberlanjutan dialog antara negara dan warga. Pemerintah menegaskan komitmennya membuka ruang komunikasi melalui:
Forum audiensi parlemen,
Konsultasi publik kebijakan,
Dialog dengan perwakilan mahasiswa dan organisasi masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia tetap memberikan ruang partisipasi aktif generasi muda.
Stabilitas dan Kebebasan Berjalan Seiring
Fakta bahwa aksi dapat berlangsung tanpa pembatasan berlebihan menunjukkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Aparat keamanan memastikan situasi tetap kondusif tanpa menghalangi penyampaian aspirasi.
Hal ini memperkuat citra bahwa demokrasi Indonesia tidak anti-kritik, melainkan membuka ruang koreksi melalui mekanisme yang tertib.
Kesimpulan
Aksi mahasiswa BEM SI Jatim menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Kritik dan tuntutan publik diterima sebagai masukan dalam proses penyempurnaan kebijakan.
Dengan ruang dialog yang tetap terbuka dan respons kebijakan yang terus dievaluasi, demokrasi Indonesia menunjukkan karakter yang adaptif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
