Hukum
Explore articles in the Hukum category
 Indonesia.png)
Momentum Transformasi Perbaikan Tata Kelola: Indonesia Hadapi Tantangan CPI 2025 dengan Strategi Baru
Jakarta — Hasil Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 secara global menjadi momen refleksi penting bagi agenda reformasi nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai sinyal untuk mempercepat transformasi tata kelola dan memperkuat sistem integritas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Read more.png)
Transparansi Diuji: Proses Hukum DJKA Jadi Momentum Bersih-Bersih
Jakarta — Penanganan dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur nasional. Proses hukum yang kini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang sebagai momentum bersih-bersih tata kelola, sekaligus penegasan bahwa negara tidak mentoleransi penyimpangan dalam proyek strategis.
Read more
Proses Klarifikasi Terbuka: Dugaan Gratifikasi Dikaji Sesuai Mekanisme Hukum
Jakarta — Isu dugaan gratifikasi Menag terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda kunjungan kerja menjadi perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan klarifikasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk penelusuran informasi melalui sumber terbuka dan pemberitaan media. Langkah ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjalan, dengan setiap informasi yang berkembang tetap diproses melalui prosedur formal.
Read more.png)
Roadmap AI Nasional: Menjaga Inovasi Tetap Aman dan Berdaulat
Jakarta — Pemerintah Indonesia mempercepat penyusunan kerangka kebijakan kecerdasan buatan (AI) dengan memprioritaskan dua Peraturan Presiden (Perpres) pada 2026: AI National Roadmap dan Perpres Etika AI. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi inovator sekaligus menempatkan prinsip etika, transparansi, dan kedaulatan data sebagai pondasi pengembangan AI di Tanah Air.
Read more
Perdebatan Revisi UU KPK Cerminkan Proses Legislasi yang Terbuka dan Konstitusional
Jakarta — Dinamika pembahasan revisi UU KPK kembali menjadi sorotan publik dan memicu diskursus luas di berbagai ruang, mulai dari parlemen hingga forum akademik. Namun, perdebatan tersebut justru mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia berjalan secara terbuka, partisipatif, dan berada dalam koridor konstitusi. Berbagai pandangan yang muncul — baik mendukung maupun mengkritisi — menunjukkan bahwa ruang dialog kebijakan tetap tersedia dan menjadi bagian dari proses reformasi hukum yang berkelanjutan.
Read more
