.png){kind=logo}
Hukum
Explore articles in the Hukum category
 Indonesia.png)
Momentum Transformasi Perbaikan Tata Kelola: Indonesia Hadapi Tantangan CPI 2025 dengan Strategi Baru
Jakarta — Hasil Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 secara global menjadi momen refleksi penting bagi agenda reformasi nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai sinyal untuk mempercepat transformasi tata kelola dan memperkuat sistem integritas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Read more.png)
Transparansi Diuji: Proses Hukum DJKA Jadi Momentum Bersih-Bersih
Jakarta — Penanganan dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menjadi ujian penting bagi transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur nasional. Proses hukum yang kini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang sebagai momentum bersih-bersih tata kelola, sekaligus penegasan bahwa negara tidak mentoleransi penyimpangan dalam proyek strategis.
Read more
Proses Klarifikasi Terbuka: Dugaan Gratifikasi Dikaji Sesuai Mekanisme Hukum
Jakarta — Isu dugaan gratifikasi Menag terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda kunjungan kerja menjadi perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melakukan klarifikasi sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk penelusuran informasi melalui sumber terbuka dan pemberitaan media. Langkah ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjalan, dengan setiap informasi yang berkembang tetap diproses melalui prosedur formal.
Read more
Kasus Silmy Menjadi Pintu Masuk Pengungkapan Dugaan Korupsi Terorganisasi di Imigrasi
Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengungkap fakta baru. Praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) diduga tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang terstruktur dan beroperasi dalam waktu lama. Penelusuran yang dilakukan penyidik kini mengarah pada kemungkinan keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk aktor yang diduga menikmati keuntungan terbesar dari praktik tersebut.
Read more
Usulan Lembaga Pengelola Aset Jadi Langkah Strategis Tingkatkan Efektivitas Hukum
Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan melalui usulan pembentukan lembaga khusus pengelola aset. Gagasan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam mengelola dan mengoptimalkan aset hasil kejahatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mulai mengarah pada sistem hukum yang lebih modern dan terintegrasi.
Read more
BGN Depok Klarifikasi Kasus Relawan SPPG Diduga Terlibat Narkoba, Pelaku Sudah Diberhentikan
BGN Depok memberikan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan relawan SPPG dalam kasus narkoba. Pihak terkait memastikan relawan tersebut telah diberhentikan dan pengawasan internal akan diperketat.
Read more
TNI Respons Sorotan Publik, Akuntabilitas Kasus Air Keras Diperkuat
Jakarta — Tentara Nasional Indonesia (TNI) merespons sorotan publik terhadap kasus air keras yang melibatkan oknum internal dengan memperkuat langkah akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyelidikan. Kasus ini menjadi perhatian nasional sekaligus ujian bagi kredibilitas institusi. Langkah ini juga diperkuat dengan pengunduran diri Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) sebagai bentuk tanggung jawab moral di tingkat pimpinan.
Read more
Pembentukan Tim Pemburu Begal Polda Metro Jaya Dikritik, LBH Jakarta Soroti Risiko Extrajudicial Killing
LBH Jakarta mengkritik pembentukan Tim Pemburu Begal oleh Polda Metro Jaya karena dinilai berpotensi memicu praktik kekerasan dan extrajudicial killing. Penanganan kriminalitas diminta tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan HAM.
Read more
Rp49 Triliun Uang Rampasan Akan Masuk ke Negara, Benarkah Jadi Sinyal Perang Besar terhadap Korupsi?
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah akan menerima uang rampasan hasil tindak pidana senilai Rp49 triliun pada bulan depan. Pernyataan tersebut memunculkan perhatian publik terkait langkah pemerintah dalam memperkuat penegakan hukum dan pengembalian aset negara.
Read more.png)
Roadmap AI Nasional: Menjaga Inovasi Tetap Aman dan Berdaulat
Jakarta — Pemerintah Indonesia mempercepat penyusunan kerangka kebijakan kecerdasan buatan (AI) dengan memprioritaskan dua Peraturan Presiden (Perpres) pada 2026: AI National Roadmap dan Perpres Etika AI. Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi inovator sekaligus menempatkan prinsip etika, transparansi, dan kedaulatan data sebagai pondasi pengembangan AI di Tanah Air.
Read more
Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 Tegaskan Pilkada Langsung Tetap Berlaku, Permohonan Empat Mahasiswa Tidak Diterima
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap diselenggarakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Penegasan tersebut disampaikan melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Read more
Oknum Ditindak, Institusi Dibenahi: Penegakan Hukum Jadi Prioritas Negara
Jakarta — Penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi sorotan publik sekaligus ujian bagi sistem hukum Indonesia. Penetapan tersangka dari unsur aparat dalam kasus ini menunjukkan bahwa negara mengambil langkah tegas: pelanggaran ditindak, dan pada saat yang sama, reformasi institusi keamanan terus diperkuat. Kasus yang terjadi pada 12 Maret 2026 di Salemba, Jakarta Pusat tersebut memicu perhatian luas karena menyangkut perlindungan masyarakat sipil dan akuntabilitas aparat.
Read more
