Jakarta — Hasil Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dan peringkat ke-109 secara global menjadi momen refleksi penting bagi agenda reformasi nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut sebagai sinyal untuk mempercepat transformasi tata kelola dan memperkuat sistem integritas secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Alih-alih terjebak pada narasi penurunan skor, pemerintah memilih pendekatan progresif: menjadikan CPI 2025 sebagai momentum transformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan.

CPI 2025: Evaluasi Berbasis Persepsi Global

Transparency International menyebut sejumlah faktor yang memengaruhi skor Indonesia, termasuk persepsi terhadap efektivitas pengawasan dan tata kelola sektor publik. Pemerintah menilai bahwa indeks ini bersifat persepsi berbasis survei, sehingga respons terbaik adalah pembenahan sistemik yang dapat meningkatkan kualitas institusi secara nyata.

CPI bukan sekadar angka tahunan, melainkan indikator reputasi kelembagaan yang berdampak pada kepercayaan publik dan daya saing ekonomi.

Strategi Baru: Dari Pengawasan ke Integrasi Sistem

Dalam merespons CPI 2025, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis:

• Digitalisasi menyeluruh pengadaan barang dan jasa, memperkecil ruang interaksi langsung yang berisiko.

• Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berbasis manajemen risiko.

• Integrasi data keuangan dan sistem pelaporan elektronik, guna meningkatkan transparansi real-time.

• Penyempurnaan sistem merit dan kode etik aparatur, untuk mendorong budaya integritas.

Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui perbaikan arsitektur kebijakan.

Penegakan Hukum Tetap Konsisten

Dalam beberapa bulan terakhir, publik menyaksikan penanganan berbagai perkara korupsi oleh KPK dan Kejaksaan Agung di sektor komoditas, peradilan, dan infrastruktur. Pemerintah menilai bahwa langkah tersebut menunjukkan sistem hukum tetap berjalan aktif dan independen.

Penegakan hukum yang konsisten menjadi bagian penting dalam membangun kembali persepsi integritas dan memastikan bahwa reformasi tata kelola tidak berhenti pada wacana.

Tata Kelola sebagai Pilar Pembangunan

Transformasi tata kelola dipandang sebagai fondasi bagi agenda pembangunan jangka panjang. Pemerintah meyakini bahwa kualitas institusi yang kuat akan berdampak pada:

• peningkatan efisiensi anggaran,

• perbaikan kualitas pelayanan publik,

• peningkatan kepercayaan investor,

• serta stabilitas ekonomi nasional.

Dengan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, Indonesia dapat memperkuat daya saing di tengah dinamika global.

Kolaborasi Lintas Lembaga dan Partisipasi Publik

Strategi baru ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat sipil. Keterbukaan data publik, perlindungan pelapor (whistleblower), serta peningkatan literasi antikorupsi menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem integritas nasional.

Pendekatan kolektif ini diharapkan menciptakan sistem pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

Kesimpulan

CPI 2025 menjadi momentum transformasi perbaikan tata kelola Indonesia. Dengan strategi baru yang menekankan digitalisasi, integrasi sistem, dan penegakan hukum independen, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat fondasi integritas nasional.

Tantangan CPI tidak dilihat sebagai kemunduran, melainkan sebagai pemicu percepatan reformasi demi tata kelola yang lebih bersih, kredibel, dan berkelanjutan.