.png){kind=logo}
JAKARTA — Respons proaktif dan koordinasi ketat terus ditunjukkan oleh Pemerintah Pusat dalam mengawal penanganan dampak bencana alam di berbagai pelosok negeri. Melalui saluran konferensi video dari Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama para menteri kabinet serta pimpinan lembaga teknis untuk meninjau efektivitas aksi tanggap darurat dan distribusi bantuan di lapangan.
Dalam pengarahannya, Presiden menegaskan pentingnya aksi cepat dan terpadu demi menjamin keselamatan rakyat serta mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak secara berkelanjutan.
Memastikan Bantuan Gempa Flores Menjangkau Pelosok
Dalam sesi rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap progres penanganan dan pemulihan pascagempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menginstruksikan seluruh jajaran untuk menyisir seluruh titik terdampak—termasuk kabupaten yang belum sempat beliau kunjungi secara langsung—agar mendapatkan skema bantuan dan pemulihan yang merata.
"Saya ingin memastikan wilayah yang terdampak, khususnya kabupaten yang belum saya datangi, telah mendapatkan penanganan dengan baik dan dapat segera dipulihkan," ujar Presiden Prabowo.
Peta Jalan Mitigasi Bencana Berkelanjutan
Di samping menuntaskan masa tanggap darurat di lapangan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya merancang benteng kesiapsiagaan jangka panjang bagi Indonesia. Kepala Negara mengarahkan kementerian teknis untuk menyusun peta jalan (master plan) penanggulangan bencana nasional secara terstruktur dan berskala besar.
"Jadi nanti kita siapkan master plan yang menyeluruh dan yang masif," tegas Presiden Prabowo mengenai arah kebijakan mitigasi nasional.
Komitmen Pemerintah Mengawal Pemulihan Bencana
Konsolidasi lintas sektor melalui rapat terbatas ini mempertegas komitmen Pemerintah Pusat untuk mendampingi masyarakat terdampak hingga seluruh proses pemulihan dan rekonstruksi selesai. Sinergi antara kementerian, BNPB, BMKG, TNI, Polri, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kapasitas respons nasional menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
