Ruang Fikir
•2 min read•782

Lindungi Hak Nelayan Tradisional, Presiden Prabowo Siapkan Posbankum Digital di Kawasan Pesisir

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan jangkauan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) berbasis digital hingga ke kawasan pesisir dan pulau-pulau terluar. Kebijakan ini dihadirkan untuk memberikan advokasi serta pelindungan hukum gratis bagi para nelayan tradisional, pembudidaya ikan skala kecil, dan masyarakat pesisir yang kerap menghadapi kendala hukum dan sengketa wilayah tangkap.

O

OP Admin

Published in Ruang Fikir

Loading...
Lindungi Hak Nelayan Tradisional, Presiden Prabowo Siapkan Posbankum Digital di Kawasan Pesisir

Advokasi Hukum dan Pelindungan Wilayah Kelola Nelayan

Presiden menegaskan bahwa nelayan tradisional merupakan pilar penting ketahanan pangan nasional yang harus mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas perekonomian mereka. Melalui platform Posbankum digital, masyarakat pesisir dapat mengakses konsultasi hukum secara mudah terkait hak batas wilayah tangkap, perizinan kapal kecil, hingga pelanggaran wilayah oleh pihak tak berizin.

Pemanfaatan aplikasi ini memudahkan para nelayan mengunggah dokumen dan bukti pelanggaran langsung dari pelabuhan atau desa pesisir tanpa harus mendatangi kantor hukum di pusat kota.

Penanganan Sengketa Pesisir dan Pencemaran Laut

Selain masalah perizinan dan batas wilayah, Posbankum digital disiapkan untuk memfasilitasi aduan masyarakat terkait dampak pencemaran lingkungan laut yang merugikan mata pencaharian nelayan. Melalui tim advokat dan paralegal pro bono yang terhubung dalam sistem, masyarakat didampingi dalam melakukan proses mediasi maupun tuntutan ganti rugi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Langkah ini menjamin bahwa masyarakat pesisir memiliki posisi tawar yang adil saat berhadapan dengan masalah hukum lingkungan maritim.

Sinergi Lembaga Penegak Hukum Laut

Sistem Posbankum digital di wilayah pesisir disinergikan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Polairud. Integrasi data ini memungkinkan pelaporan kendala hukum di laut dapat segera dikoordinasikan untuk intervensi dan penanganan cepat.

Transparansi alur penanganan laporan menjadi jaminan bagi warga pesisir bahwa hak-hak mereka dilindungi secara nyata oleh negara.

Mewujudkan Keadilan Maritim yang Merata

Langkah Presiden Prabowo memperkuat Posbankum digital di kawasan pesisir menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di sektor bahari. Melalui kemudahan akses hukum berbasis teknologi, pemerintah optimistis dapat membangun ekosistem maritim yang berkeadilan, aman, dan sejahtera bagi seluruh nelayan Indonesia.

Login to react

Comments (0)

Please log in to leave a comment

No comments yet. Be the first to share your thoughts!

Related Articles