Indonesia Emas 2045 Membutuhkan Lebih dari Sekadar Pertumbuhan Ekonomi

Visi Indonesia Emas 2045 selama ini diposisikan sebagai arah besar pembangunan nasional untuk membawa Indonesia menjadi negara maju pada usia satu abad kemerdekaan. Target tersebut umumnya dikaitkan dengan peningkatan produktivitas ekonomi, transformasi industri, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan institusi yang lebih modern.

Namun dalam kajian sosiologi pembangunan, kemajuan suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik semata. Terdapat faktor lain yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan, yaitu legitimasi sosial, rasa keadilan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Perdebatan tersebut kembali mendapat perhatian setelah muncul pandangan dari aktivis HAM Sumarsih yang menilai bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 akan menghadapi tantangan apabila persoalan pelanggaran HAM masa lalu belum memperoleh penyelesaian yang memadai.

Secara sosiologis, pandangan tersebut dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang memperlihatkan bahwa pembangunan dan pengalaman sejarah masyarakat tidak selalu berjalan dalam ruang yang terpisah.

Dalam perspektif Max Weber, legitimasi negara dibangun bukan hanya melalui sistem hukum dan kapasitas birokrasi, tetapi juga melalui penerimaan sosial atas arah pembangunan dan kebijakan yang dijalankan. Karena itu, pembangunan jangka panjang membutuhkan kepercayaan publik yang kuat agar mampu bertahan secara sosial dan politik.

Memori Sejarah Tetap Menjadi Bagian dari Kehidupan Sosial

Pembahasan mengenai hubungan antara pembangunan dan HAM juga berkaitan dengan konsep memori kolektif.

Maurice Halbwachs menjelaskan bahwa pengalaman sejarah tidak berhenti menjadi peristiwa masa lalu, tetapi terus hidup melalui keluarga, komunitas, pendidikan, media, dan ruang publik. Dalam konteks tersebut, sejarah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, isu pelanggaran HAM masa lalu masih menjadi bagian dari percakapan publik yang terus muncul dari waktu ke waktu. Bagi sebagian kelompok masyarakat, penyelesaian isu tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun pengakuan dan memperkuat rasa keadilan.

Dari sudut pandang sosiologi, tuntutan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk artikulasi memori sosial yang terus hadir dalam kehidupan demokrasi.

Namun pada saat yang sama, penting untuk memahami bahwa pembangunan ekonomi dan penyelesaian HAM tidak harus ditempatkan dalam posisi saling berlawanan. Negara modern justru dituntut mampu membangun keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan penghormatan terhadap pengalaman sosial masyarakat.

Karena itu, diskusi mengenai Indonesia Emas 2045 sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai capaian ekonomi, tetapi juga mengenai kemampuan membangun kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk.

Konflik dan Perbedaan Pandangan Menjadi Bagian dari Demokrasi

Dalam teori konflik yang dikembangkan Ralf Dahrendorf, masyarakat modern dipahami sebagai ruang yang secara alami dipenuhi perbedaan kepentingan dan perbedaan interpretasi terhadap realitas sosial.

Konflik dalam konteks ini tidak selalu dipahami sebagai ancaman, tetapi dapat menjadi mekanisme koreksi yang membantu masyarakat melakukan evaluasi terhadap arah pembangunan.

Dari perspektif tersebut, kritik terhadap pembangunan atau tuntutan penyelesaian HAM dapat dipahami sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat selama berlangsung melalui mekanisme yang terbuka dan damai.

Negara di sisi lain memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas nasional, memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, dan menciptakan ruang bagi partisipasi publik.

Karena itu, tantangan Indonesia bukan memilih antara pembangunan ekonomi atau penyelesaian persoalan sosial, melainkan membangun mekanisme yang memungkinkan keduanya berjalan secara bersamaan.

Dalam perkembangan teori pembangunan modern, negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang adalah negara yang dapat menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan kemampuan menjaga integrasi sosial.

Rekonsiliasi dan Modal Sosial Menjadi Bagian dari Masa Depan Indonesia

Robert Putnam melalui konsep social capital menjelaskan bahwa kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik, partisipasi masyarakat, dan efektivitas institusi. Negara dengan modal sosial yang tinggi cenderung lebih mampu menjaga stabilitas dan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, rekonsiliasi dapat dipahami sebagai upaya memperkuat modal sosial tersebut.

Rekonsiliasi tidak selalu berarti membuka kembali seluruh konflik masa lalu, tetapi menciptakan ruang untuk pengakuan, dialog, dan pembelajaran bersama sebagai bagian dari proses membangun masa depan.

Peran generasi muda juga menjadi semakin penting dalam proses tersebut. Dalam konsep network society dari Manuel Castells, pembentukan opini publik saat ini berlangsung melalui ruang digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan.

Generasi muda Indonesia kini menilai kemajuan bangsa bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas demokrasi, kesempatan sosial, keadilan, dan kemampuan negara membangun kepercayaan.

Karena itu, Indonesia Emas 2045 dapat dipahami sebagai agenda pembangunan yang bersifat multidimensi—menggabungkan kemajuan ekonomi, penguatan institusi, demokrasi yang sehat, serta kemampuan menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman pengalaman sejarah bangsa.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia Emas tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara dan masyarakat membangun masa depan yang inklusif, partisipatif, dan memiliki fondasi sosial yang kuat.