Kritik The Economist dan Data Ekonomi yang Menjadi Perdebatan
Artikel Indonesia's president is jeopardising the economy and democracy yang diterbitkan The Economist pada Mei 2026 menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Media tersebut menilai pemerintah terlalu ekspansif dalam belanja negara dan mengkhawatirkan arah demokrasi Indonesia.
Namun sejumlah data ekonomi menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi tersebut. Dalam APBN 2026, defisit fiskal diproyeksikan sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih berada di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, rasio utang Indonesia tercatat sekitar 41 persen terhadap PDB, jauh di bawah ambang batas 60 persen yang umum digunakan sebagai indikator kewaspadaan fiskal internasional.
Cadangan devisa Indonesia juga tercatat mencapai sekitar USD154,6 miliar atau setara lebih dari enam bulan impor. Sementara pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, menjadi salah satu pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus sebesar USD49,82 miliar sepanjang 2025.
Dalam dokumen kajian tersebut disebutkan bahwa International Monetary Fund bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu global bright spot atau titik terang ekonomi global di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Meski demikian, kajian juga mengakui adanya tantangan yang harus dihadapi pemerintah, termasuk beban pembayaran bunga utang yang diproyeksikan mencapai Rp599,44 triliun pada 2026 dan rasio pajak yang masih relatif rendah. Namun tekanan tersebut dinilai merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung sejak sebelum pemerintahan saat ini.
Program Makan Bergizi Gratis dan Isu Demokrasi Jadi Sorotan
Salah satu kebijakan yang mendapat kritik dari The Economist adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut disebut sebagai beban fiskal yang berpotensi mengurangi ruang anggaran untuk sektor lain.
Namun berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan Food and Agriculture Organization telah lama mengakui program makan sekolah sebagai instrumen penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.
Menurut data yang dikutip dalam kajian tersebut, hingga akhir 2025 program MBG telah menjangkau lebih dari 50 juta penerima manfaat dan didukung oleh lebih dari 17 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai daerah. Program itu juga disebut menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru serta melibatkan petani, nelayan, dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Sementara itu, terkait isu demokrasi, kajian mengakui adanya penurunan skor demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun disebutkan bahwa tren tersebut sudah berlangsung sebelum pemerintahan Prabowo. Selain itu, berdasarkan indeks yang digunakan oleh kelompok The Economist sendiri, Indonesia masih masuk kategori Flawed Democracy dan belum dikategorikan sebagai rezim otoriter.
Kajian tersebut juga menyoroti sejumlah capaian pemerintah yang dinilai kurang mendapat perhatian dalam artikel The Economist, seperti penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,25 persen, penurunan rasio gini menjadi 0,363, penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,70 persen, serta penciptaan sekitar 2,71 juta lapangan kerja baru sepanjang 2025.
Di sektor pangan, produksi beras nasional disebut mendekati 34,7 juta ton dengan cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,6 juta ton. Sementara investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun pada 2025 atau tumbuh lebih dari 43 persen dibanding tahun sebelumnya.
Perdebatan antara kritik media internasional dan data ekonomi domestik menunjukkan bahwa evaluasi terhadap suatu pemerintahan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Sejumlah tantangan memang masih ada, mulai dari pengelolaan fiskal, peningkatan penerimaan pajak, hingga penguatan institusi demokrasi. Namun berbagai indikator ekonomi dan sosial juga menunjukkan adanya perkembangan yang menjadi bagian dari diskursus publik mengenai arah pembangunan Indonesia saat ini.
