.png){kind=logo}
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas program yang melibatkan banyak dapur dan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Pengelola Dapur yang Melanggar Ditindak
BGN memberikan perhatian terhadap kedisiplinan pengelola dapur MBG.
Sebanyak 66 kepala dapur diberhentikan karena tindakan indisipliner hingga awal Agustus 2026.
Kepala dapur memiliki tanggung jawab dalam memastikan operasional SPPG berjalan sesuai prosedur. Karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan BGN.
Penindakan tersebut merupakan salah satu cara memperkuat akuntabilitas pelaksana di lapangan.
Keamanan Makanan Jadi Perhatian
Selain kedisiplinan, keamanan pangan menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola.
Makanan yang diproduksi dalam jumlah besar membutuhkan prosedur yang jelas agar kualitas tetap terjaga.
Mulai dari bahan makanan, kebersihan dapur, waktu memasak, penyimpanan, hingga distribusi harus diperhatikan.
BGN sebelumnya menyebut insiden keamanan pangan di Papua berkaitan dengan SPPG yang memasak makanan terlalu awal. Peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pengolahan makanan.
SPPG Harus Konsisten Jalankan Prosedur
SPPG menjadi salah satu titik terpenting dalam pelaksanaan MBG.
Unit tersebut tidak hanya bertugas menyiapkan makanan, tetapi juga memastikan seluruh proses dilakukan secara aman.
BGN perlu memastikan standar diterapkan secara konsisten di setiap SPPG.
Dengan standar yang seragam, kualitas makanan diharapkan dapat lebih terkontrol meskipun dapur berada di wilayah yang berbeda.
Sudaryono Terbuka dengan Masukan
Pembenahan MBG juga dilakukan dengan membuka ruang masukan dari pihak lain.
Sudaryono menerima masukan dari pihak yang memiliki pengalaman dalam bidang makanan, termasuk chef, ahli, dan pelaku industri katering.
Pengalaman tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penyediaan makanan dalam skala besar.
Keterlibatan pihak eksternal juga dapat memberikan perspektif tambahan terhadap persoalan yang dihadapi di lapangan.
Pesantren Bisa Bangun Dapur MBG
BGN memberikan kesempatan kepada pesantren untuk membangun dapur MBG sendiri.
Meski demikian, dapur tersebut tetap harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan BGN.
Kebijakan tersebut dapat membantu memperluas kapasitas pelayanan MBG sekaligus membuka kesempatan bagi lebih banyak pihak untuk terlibat.
Pengawasan tetap diperlukan agar seluruh dapur menjalankan standar keamanan pangan yang sama.
Perluasan MBG Membutuhkan Pengawasan
Cakupan program yang luas membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri.
Semakin banyak dapur yang terlibat, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang mampu bekerja secara rutin.
BGN perlu memastikan persoalan dapat ditemukan lebih awal sebelum berdampak kepada penerima manfaat.
Karena itu, selain penindakan, pembinaan dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam tata kelola program.
Menjaga Kualitas di Tengah Perluasan Program
Pelaksanaan MBG tidak hanya berbicara mengenai jumlah penerima manfaat.
Kualitas makanan dan keamanan penerima manfaat menjadi bagian penting dari keberhasilan program.
Pembenahan yang dilakukan BGN di bawah Sudaryono menunjukkan upaya memperkuat sistem dari tingkat dapur hingga pengawasan.
Penindakan terhadap kepala dapur yang indisipliner, evaluasi keamanan pangan, serta keterbukaan terhadap masukan menjadi sejumlah langkah yang dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan MBG.
Jika standar dapat diterapkan secara konsisten, program diharapkan dapat berjalan lebih aman, tertib, dan efektif di berbagai daerah.
.jpeg)
