.png){kind=logo}
Penguatan Efisiensi Pangan, BBM, dan Pemangkasan Birokrasi Haji
Pemerintah mencatatkan terobosan signifikan di sektor tata kelola pertanian dengan menghapus 145 regulasi penyaluran pupuk yang dinilai menghambat distribusi. Langkah efisiensi ini berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20% bagi petani nasional, sekaligus mendorong lonjakan keuntungan PT Pupuk Indonesia sebesar 252,8%. Di sektor energi, harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sektor pelayanan publik keagamaan, Kementerian Haji berhasil memangkas rata-rata waktu tunggu antrean haji nasional dari 49 tahun menjadi 26 tahun melalui pembaruan formula pengalokasian dan administrasi terpadu.
Pertumbuhan Realisasi Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Di bidang perekonomian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang Semester I-2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% secara tahunan (YoY). Capaian tersebut memenuhi sekitar 49,5% dari target investasi nasional tahun 2026 yang sebesar Rp 2.041,3 triliun.
Geliat investasi ini dibarengi dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, yang berhasil membuka 1,44 juta lapangan kerja baru pada enam bulan pertama tahun 2026.
Pemerataan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Bedah Rumah
Transformasi layanan dasar publik direalisasikan melalui program renovasi fisik skala nasional. Pemerintah mencatat perbaikan 40.000 unit rumah tidak layak huni pada 2025 dengan target 400.000 unit pada 2026. Pada sektor pendidikan, sebanyak 16.167 sekolah telah direnovasi pada 2025 dan ditargetkan meningkat menjadi 71.744 sekolah pada 2026, sebagai bagian dari target 300.000 sekolah hingga 2029.
Di sektor kesehatan, pemerintah melengkapi pengoperasian 22 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) unggulan serta memfasilitasi penataan renovasi 10.000 puskesmas hingga 2029.
Posbankum Digital: Jaminan Akses Keadilan dan Kepastian Hukum
Melengkapi percepatan pembangunan fisik dan ekonomi, pemerintah mengoptimalkan fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) digital. Platform ini menyiagakan konsultasi dan advokasi hukum gratis bagi warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan bantuan penerbitan dokumen legal, sengketa hak keperdataan, hingga perlindungan dalam mengakses bantuan sosial pemerintah secara adil dan transparan.
Sinergi antara kinerja korporasi BUMN, percepatan realisasi investasi, serta kemudahan akses hukum melalui saluran digital menjadi fondasi utama bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional.
