.png){kind=logo}
JAKARTA — Langkah nyata dalam menghadirkan layanan pendidikan publik yang inklusif terus diperkuat oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pihak legislatif siap mengamankan ketersediaan pos anggaran negara demi mendukung penuh pelaksanaan program sekolah gratis.
Sebagai pijakan awal pelaksanaan di lapangan, Said mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran sebesar Rp5 triliun telah diproyeksikan khusus untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun anggaran 2027.
Skema Pembiayaan Bertahap dan Keseimbangan Fiskal
Said Abdullah menjelaskan bahwa penyiapan alokasi awal senilai Rp5 triliun tersebut merupakan bagian dari skema pelaksanaan bertahap. Penataan ini dirancang agar pengelolaan fiskal negara tetap terjaga secara seimbang, sekaligus memastikan pendistribusian dana operasional sekolah berjalan tepat sasaran di tingkat dasar.
Langkah ini diintegrasikan ke dalam pemenuhan mandatori alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN guna menekan risiko angka putus sekolah.
Efisiensi Belanja Negara dan Pengawasan Transparan
Untuk menjamin keberlanjutan pendanaan program sekolah gratis, Banggar DPR RI mendorong pemerintah agar konsisten melakukan efisiensi pada pos belanja non-prioritas. Langkah tersebut dibarengi dengan upaya penguatan penerimaan negara dari sektor perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
DPR menegaskan fungsi pengawasannya agar setiap rupiah dari alokasi dana pendidikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sinergi Strategis Menuju SDM Unggul
Dukungan resmi dari Banggar DPR RI ini mempertegas kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam menjamin hak belajar masyarakat. Dengan adanya kepastian alokasi pendanaan secara bertahap ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat terus meningkat secara adil dan merata.
.png)
