.png){kind=logo}
Purbaya Minta Seluruh Transaksi Pelabuhan Menggunakan Rupiah
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti masih adanya penggunaan dolar Amerika Serikat dalam sejumlah transaksi jasa di kawasan pelabuhan Indonesia.
Menurut Purbaya, seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Indonesia semestinya menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran utama. Ia menilai penggunaan mata uang nasional harus menjadi standar dalam transaksi domestik, termasuk di sektor logistik dan kepelabuhanan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.
Pernyataan tersebut mencerminkan dorongan kuat agar seluruh pelaku usaha semakin patuh terhadap regulasi penggunaan rupiah sekaligus mendukung penguatan sistem keuangan nasional.
Bagi pemerintah, penggunaan rupiah secara luas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan ekonomi yang harus dijaga bersama.
Penggunaan Dolar di Pelabuhan Dinilai Tidak Sesuai Semangat Regulasi Nasional
Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mengatur kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi domestik.
Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pemerintah mewajibkan penggunaan rupiah dalam berbagai transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena itu, penggunaan dolar dalam transaksi pelabuhan yang berlangsung di dalam negeri dinilai tidak sejalan dengan semangat regulasi yang bertujuan memperkuat posisi rupiah sebagai mata uang nasional.
Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama Bank Indonesia secara konsisten mendorong peningkatan penggunaan rupiah di berbagai sektor ekonomi. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas sistem moneter sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing.
Dalam konteks ini, pelabuhan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional dipandang perlu menjadi contoh dalam penerapan kebijakan tersebut.
Pihak yang Memaksakan Transaksi Dolar Akan Menghadapi Tindakan Tegas
Purbaya juga menyampaikan peringatan kepada pihak-pihak yang masih mewajibkan penggunaan dolar dalam transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia.
Menurutnya, praktik tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan penguatan rupiah yang selama ini dijalankan pemerintah dan otoritas moneter.
Sikap tegas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penyusunan aturan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan secara konsisten.
Penegakan aturan dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.
Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekonomi nasional agar semakin transparan, tertib, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Penguatan Rupiah Menjadi Bagian dari Strategi Menjaga Stabilitas Ekonomi
Pernyataan Purbaya disampaikan di tengah perhatian terhadap pergerakan nilai tukar rupiah yang masih dipengaruhi berbagai faktor global.
Ketidakpastian ekonomi internasional, dinamika perdagangan dunia, dan perubahan kebijakan moneter negara-negara besar menjadi tantangan yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia.
Dalam situasi tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperluas penggunaan rupiah dalam aktivitas ekonomi domestik sehingga kebutuhan terhadap mata uang asing dapat ditekan.
Semakin besar penggunaan rupiah di dalam negeri, semakin kuat pula fondasi sistem keuangan nasional dalam menghadapi tekanan eksternal.
Karena itu, penguatan penggunaan rupiah di sektor pelabuhan dipandang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Konsistensi Pemerintah Perkuat Kedaulatan Moneter Indonesia
Penegasan yang disampaikan Purbaya sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan moneter dan sistem pembayaran nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bersama Bank Indonesia terus mendorong penggunaan rupiah melalui digitalisasi transaksi, penguatan sistem pembayaran nasional, perluasan QRIS, serta kerja sama transaksi mata uang lokal dengan sejumlah negara mitra.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat posisi rupiah dalam aktivitas ekonomi nasional maupun regional.
Kebijakan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi yang lebih mandiri, kuat, dan tahan terhadap gejolak global.
Dengan fondasi ekonomi yang semakin kuat, Indonesia diharapkan mampu menjaga stabilitas pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan ekonomi internasional yang semakin ketat.
Kesimpulan
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa seluruh transaksi di pelabuhan Indonesia harus menggunakan rupiah sesuai aturan yang berlaku. Penggunaan dolar dalam transaksi domestik dinilai tidak sejalan dengan semangat regulasi nasional dan berpotensi mengurangi efektivitas penguatan mata uang nasional.
Di tengah tantangan ekonomi global, langkah memperkuat penggunaan rupiah menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kedaulatan moneter, dan membangun ketahanan ekonomi nasional. Sikap tegas terhadap penggunaan mata uang asing di sektor strategis menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan rupiah tetap menjadi pilar utama aktivitas ekonomi Indonesia.
