.png){kind=logo}
JAKARTA — Peta Perdagangan komoditas tambang dan mineral Indonesia memasuki babak baru yang lebih independen. Presiden Prabowo Subianto bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan entitas pengelola Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS), yaitu Indonesia Commodity Exchange (ICOMEX), pada 17 September 2026. Inisiatif ini dirancang untuk mengembalikan wewenang pembentukan harga acuan (price discovery) komoditas strategis nasional langsung ke tangan Indonesia.
Dengan hadirnya bursa ini, nilai tambah hasil bumi Indonesia tidak lagi ditentukan oleh bursa luar negeri, melainkan melalui transaksi yang transparan di dalam negeri.
Payung Hukum Terpadu dan Pengawasan OJK
Peluncuran ICOMEX ditopang oleh diterbitkannya dua Peraturan OJK (POJK) sebagai landasan hukum utama. Aturan tersebut mempertegas pengalihan wewenang pengawasan perdagangan komoditas dari Bappebti ke OJK, penataan manajemen risiko, integrasi data digital, serta penyiapan kepastian hukum bagi para pelaku pasar.
Deputi Komisioner OJK, Sarjito, mengonfirmasi bahwa periode September hingga November 2026 dioptimalkan penuh untuk uji coba infrastruktur dan koordinasi antarlembaga.
"Pengundangan aturan BMKS dan pengenalan resmi ICOMEX pada 17 September 2026 menjadi pijakan penting ekosistem ini. Setelah perizinan diterbitkan pada 1 Januari 2027, seluruh mekanisme siap menggelar perdagangan komoditas secara aktif mulai 4 Januari 2027," tegas pihak otoritas.
Gerak Cepat Empat Pokja Menuju Perdagangan Aktif
Untuk memastikan seluruh ekosistem pasar siap beroperasi secara mulus pada 4 Januari 2027, OJK dan kementerian terkait membagi persiapan ke dalam empat kelompok kerja (Pokja) strategis:
Pokja Regulasi & Perizinan fokus menyelesaikan izin operasional bursa yang ditargetkan tuntas per 1 Januari 2027.
Pokja Organisasi & Bisnis bertugas menyusun skema tata kelola kelembagaan, struktur SDM, dan model bisnis.
Pokja Teknologi & Sistem fokus membangun platform perdagangan digital, mekanisme kliring terpadu, serta penyelesaian transaksi (settlement).
Pokja Komunikasi & Keamanan mengawal sosialisasi pelaku industri, edukasi publik, dan keandalan sistem keamanan siber.
Menguatkan Hilirisasi dan Penerimaan Negara
Kehadiran ICOMEX dipandang sebagai pelengkap vital bagi keberlanjutan agenda hilirisasi industri mineral nasional. Melalui pencatatan transaksi yang transparan di dalam negeri, pemerintah dapat meminimalisir potensi praktik perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan PNBP, serta menciptakan kepastian hukum yang kokoh bagi investor global maupun domestik.
